Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan program kegiatan yang pada akhir tahun anggaran dapat berfungsi dan langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Program-program tersebut antara lain Program Rusunawa, penanganan jaringan irigasi, embung, bendung untuk ketahanan pangan, dan penanggulangan banjir.

Demikian salah satu hasil kesimpulan rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Selasa (5/6) yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow.

Rapat yang berakhir hingga pukul 20.15 WIB itu mengagendakan pembahasan RAPBN Tahun 2013 Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kebijakan dan strategi pelaksanaan BPWS di tahun 2013 dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun Anggaran 2013.

Dalam kesimpulan yang lain Yasti mengatakan, Komisi V DPR RI memahami program kegiatan yang telah disampaikan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang RKP Tahun 2013, dimana Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi sebesar Rp 69,102 Triliun, dari Total Kebutuhan Anggaran sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 89,492 Triliun.

Selanjutnya Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum sepakat untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran sesuai kebutuhan dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR RI dan diputuskan dalam pembahasan Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Komisi V DPR RI juga sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam melanjutkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Tahun Anggaran 2013 tetap mengedepankan anggaran berbasis kinerja serta skala prioritas yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan masukan/aspirasi Anggota Komisi V DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan. Kementeriannya telah membuat kebijakan dan strategi di tahun 2013 salah satunya melaksanakan inisiatif baru/refocusing RPJMN terkait dukungan implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) untuk memberikan dukungan infrastruktur PU dan permukiman di enam koridor ekonomi.

Selain itu, melaksanakan percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Peningkatan program pro rakyat, terutama program air bersih untuk rakyat dan program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.

Inisiatif baru ini kata Djoko, juga untuk ketahanan pangan dalam rangka peningkatan produksi padi 7% per tahun.

Djoko menambahkan, anggaran untuk dukungan ketahanan pangan ini dialokasikan sebesar Rp 5.546 miliar, diantaranya untuk penanganan jaringan irigasi seluas 2.818.423 ha dengan rincian jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan seluas 110.754 ha, jaringan irigasi yang direhabilitasi seluas 371.496 ha dan jaringan irigasi yang dipelihara seluas 2.336.173 ha.

Untuk penanganan jaringan rawa diperuntukkan 1.113.177 ha dengan rincian jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan seluas 51.089 ha, jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi seluas 111.986 ha dan jaringan reklamasi rawa yang dipelihara seluas 950.102 ha.

Sementara dukungan Kementerian PU untuk MP3EI sebesar Rp 13.961 miliar melalui investasi Pemerintah dan sebesar Rp 10.156 miliar melalui investasi swasta. Sedangkan usulan investasi untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp 13.985 miliar melalui investasi Pemerintah dan Rp 17,944 miliar melalui swasta yang tersebar pada 6 (enam) koridor ekonomi.

Djoko mengatakan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan RAPBN 2013 diantaranya adalah melakukan antisipasi penyebab keterlambatan tahun 2012 dengan percepatan proses pengadaan tanah dan peningkatan kapasitas manajemen jajaran satuan kerja. (tt)